Sosok SBY kembali mencuri perhatian masyarakat Indonesia, setelah sebelumnya ia berhasil meraup hampir 60% suara pada pemilu presiden pada 8 Juli 2009 yg lalu. Kali ini, ia kembali membuat fokus masyarakat di hampir seluruh pelosok negeri ini tertuju padanya. Ya…., masyrakat berdebar-debar, menanti para menteri yang ditunjuk untuk mengisi pos-pos kementerian yang berjumlah tiga puluh empat kursi menteri.
Akhirnya penantian terjawab sudah, pada tanggal 21 Oktober yang lalu, tepatnya pukul 22.30 WIB, Presiden mengumumkan para menteri yang telah dipilih untuk membantunya, menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun ke depan.
Esok harinya, Kamis, 22 Oktober 2009. Pelantikan para menteri pun berlangsung di Istana Negara. Tiga puluh empat menteri baru diambil sumpahnya, bersedia mengabdi selama lima tahun ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Namun ada yang ganjil dalam proses penetapan menteri tersebut, posisi menteri kesehatan misalnya, yang dipercayakan pada DR. dr. Endang, lulusan Boston, Amerika Serikat itu. Bagaimana tidak? Penunjukan beliau menimbulkan polemik di masyarakat, karena dipilih tanpa mengikuti proses medical check up, yang merupakan proses wajib yang harus dilalui para calaon menteri. Yang menjadi tanda tanya kemudian adalah: mengapa Dr. Nila yang merupakan calon kuat untuk menduduki pos kementrian, dianggap tidak lulus kejiwaan dan kesehatan. Ada apa ini? Apakah ada kepentingan asing dalam kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 yang dikomandoi oleh Presiden SBY???
Pertanyaan tersebut pantas diwacanakan, bukan untuk memperkeruh keadaan. Akan tetapi untuk menjunjung tinggi demokrasi dan proses akuntabilitas, yang selalu didengung-dengungkan oleh SBY. Walaupun kita sadar, bahwa penetapan para menteri adalah hak preogratif Presiden. Namun hampir seluruh penduduk negei ini berharap, bahwa SBY memelih para pembantunya yang berkompeten dan memiliki program untuk mensejahterakan rakyat. Tidak dengan kebijakan-kebijakan yang membuat kehidupan masyarakat semakin susah. Apalagi merupakan “titipan asing” yang sudah pasti memiliki agenda politik untuk kepentingan negara-negara maju (red: Amerika dan kroninya).
Tidaklah berlebihan bila penulis menganalisa demikian, karena sosok Endang yang kini menjabat sebagai menteri kesehatan amat kontroversial dan tidak begitu dikenal dikalangan instansi kesehatan. Yang lebih parahnya, ia pernah dimutasikan oleh menteri keseahatan terdahulu, Dr. Siti fadilah supari, karena terbukti menyelundupkan virus H2N1 ke Hanoi, Vietnam. Untuk kemudian dijadikan vaksin oleh Amerika. Padahal sikapnya tersebut sangat bertentangan dengan kebuijakan Menteri kesehatan pada saat itu, yang melarang memberikan virus sampel virus kepada pihak asing, karena diduga disalahgunakan (dibuat menjadi senjata biologis atau dibuat menjadi vaksin yang kemudian dijual kembali dengan harga yang cukup tinggi, tanpa sama sekali menguntungkan negara yang mmiliki virus tersebut).
Oleh sebab itulah, Siti Fadilah Supari menentang kebijakan Amerika dan badan kesehatan dunia, WHO. Yang dinilai tidak transparan dan tidak adil. Seyogianya negara-negara yang memiliki virus mengetahui akan dikemanakan virus tersebut, dan mendapat manfaat dari virus tersebut. Namun yang selama ini terjadi adalah negara-negara berkembang atau yang sering disebut dengan negara ketiga, dipaksa menyerahkan sampel virusnya kepada WHO, tanpa ada sama sekali kejelasan akan dikemanakan virus tersebut. Bukan tidak mungkin virus-virus tersebut dijadikan bahan untuk membuat senjata biologis. “Yah…!” begitulah nasibnegara-negara ketyiga selama ini. Ia wajib memberikan virus, kemudian bila telah menjadi vaksin dijual kembali dengan haraga yang sangat, sangat tinggi. Tanpa ada potongan haraga sama sekali bagi negara yang memiliki virus tersebut. Adilkan program kesehatan WHO selama ini?
Maka sangat wajar, bila kemudian Menteri kesehatan yang terdahulu menentang keras kebijakan WHO dan Amerika tersebut karena dinilai sangat tidak adil dan manusiawi. Ia juga yang mengusulkan kepada forum keseahatan dunia yang kala itu diselenggarakan di Jenewa, untuk mengevaluasi sistem distribusi virus yang selama ini dinilai tidak memberikan manfaat sama sekali bagi negara-negara pemiliknya. Dan usulannya pun disetujui oleh negara-negara lain. Ya…, Menteri kesehatan RI, Siti fadilah supari unjuk gigi. Dan pasti telah membuat Amerika dan kroninya berang bukan kepayang.
Kini, Siti fadilah supari tidak memimpin lagi departemen kesehatan, semoga program-program kesehatan yang merakyat, yang telah dirintis olehnya terus berjalan dan dapat disempurnkan. Dari segi pelayanan dan sebagainya. Karena rumah sakit dan puskesmas yang merupakan penyelanggara dan peyedia kesehatan, tidak harus melulu berefungsi sebagai komersil, tapi ia juga memiliki fungsi sosial.
Semoga analisa penulis dan kebanyakan dari masyarakat Indonesia lainnya salah, bahwa Dr. Endang adalah “titipan asing”, karena dinilai sangat dekat dengan lembaga penelitian Tentara angkatan laut Amerika (red–NAMRU). Semoga program-programnya ke depan pro rakyat dan bebas dari kepentingan asing. Semoga.